PEDOMAN PELAKSANAAN Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

Salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah perdesaan. Kondisi pelayanan infrastruktur
perdesaaan umumnya masih kurang, hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk di desa
tertinggal harus menempuh jarak sejauh 6-10 km ke pusat pemasaran (terutama pusat
kecamatan), bahkan di desa lainnya penduduk harus menempuh jarak lebih dari 10 km dengan
kondisi jalan yang memprihatinkan. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan perdesaan
masih sangat rendah, selebihnya masih mengambil langsung dari sumber air yang belum
terlindungi. Sementara itu, banyak petani di desa tertinggal memiliki luas lahan pertanian kurang
dari 0,5 ha (lahan marjinal). Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan strategi penanganan
penyediaan infrastruktur perdesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan
keberlanjutan kegiatan perekonomian di perdesaan.
Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di perdesaan, pemerintah telah mencanangkan
program revitalisasi pertanian dan pembangunan dengan pemenuhan kebutuhan pendukung
produksi (khususnya pertanian), pendukung pasca produksi (khususnya pemasaran), dan
pemenuhan kebutuhan dasar petani. Pada tahun 2005, pemerintah melalui Departemen
Pekerjaan Umum, melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar
Minyak bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP). Program tersebut telah berhasil
meningkatkan akses masyarakat miskin kepada infrastruktur perdesaan dan secara tidak
langsung telah meningkatkan kegiatan perekonomian di perdesaan.

Untuk Lebih Jelasnya Download Disini