PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsipyang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan danmerupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalammencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
untuk lebih lengkapnya Download disini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
Download Here

UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
untuk lebih lengkapnya
Download here

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Download Here

UU No 37 tahun 2000Tentang KPBPB

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 37 TAHUN 2000 (37/2000)
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG
Download Here

LAMPIRAN V PERPRES NO 54 TAHUN 2010 - JASA LAINNYA

TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA LAINNYA
A. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA LAINNYA
1. Rencana Umum Pengadaan PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari:
a. kebijakan umum pengadaan yang meliputi:
1) pemaketan pekerjaan;
2) cara pengadaan; dan
3) pengorganisasian pengadaan;
b. rencana penganggaran biaya Pengadaan;
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang meliputi:
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:
a) latar belakang;
b) maksud dan tujuan;
c) sumber pendanaan; dan
d) hal-hal lain yang diperlukan;
2) waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Jasa Lainnya tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun
anggaran;
3) spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan; dan
4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
Download Here

LAMPIRAN IVB - JASA KONSULTANSI - PERORANGAN

TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI PERORANGAN
A. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI
1. Rencana Umum Pengadaan PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari:
a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi:
1) pemaketan pekerjaan;
2) cara pengadaan; dan
3) pengorganisasian pengadaan.
b. Rencana penganggaran biaya pengadaan.
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang meliputi:
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:
a) latar belakang;
b) maksud dan tujuan;
c) ruang lingkup;
d) keluaran yang diinginkan; dan
e) sumber pendanaan.
2) jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat;
3) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
4) kualifikasi tenaga ahli;
5) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan sumber pendanaan; dan
6) analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran
yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah
Download HEre 

LAMPIRAN IVA PERPRES NO 54TAHUN 2010 - JASA KONSULTANSI - BADAN USAHA

TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI BERBENTUK BADAN USAHA
A. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI
1. Rencana Umum Pengadaan PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari:
a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi:
1) pemaketan pekerjaan;
2) cara pengadaan; dan
3) pengorganisasian pengadaan.
b. Rencana penganggaran biaya pengadaan.
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang meliputi:
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:
a) latar belakang;
b) maksud dan tujuan;
c) ruang lingkup;
d) keluaran yang diinginkan; dan
e) sumber pendanaan.
2) jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat;
3) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
4) kualifikasi tenaga ahli;
5) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan sumber pendanaan; dan
6) analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan).
Download Here

LAMPIRAN III PERPRES NO 54 TAHUN 2010-PEKERJAA N KONSTRUKS

TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI
A. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI
1. Rencana Umum Pengadaan PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari:
a. kebijakan umum pengadaan yang meliputi:
1) pemaketan pekerjaan;
2) cara pengadaan; dan
3) pengorganisasian pengadaan.
b. rencana penganggaran biaya pengadaan;
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi:
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:
a) latar belakang;
b) maksud dan tujuan;
c) sumber pendanaan; dan
d) hal-hal lain yang diperlukan.
2) waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Pekerjaan Konstruksi tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir
efektif tahun anggaran;
3) spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan; dan
4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
Download Here

LAMPIRAN II PERPRES NO 54 TAHUN 2010 - BARANG

PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG
1. Rencana Umum Pengadaan PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat
Pengadaan yang terdiri dari:
a. kebijakan umum pengadaan yang meliputi:
1) pemaketan pekerjaan;
2) cara pengadaan; dan
3) pengorganisasian pengadaan.
b. rencana penganggaran biaya pengadaan;
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi:
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:
a) latar belakang;
b) maksud dan tujuan;
c) sumber pendanaan; dan
d) hal-hal lain yang diperlukan.
2) waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahunanggaran;
3) spesifikasi teknis Barang yang akan diadakan; dan
4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan
Download Here

LAMPIRAN I PERPRES NO 54 TAHUN 2010 - PERENCANAAN UMUM

PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
A. KETENTUAN UMUM
1. Pengguna Anggaran (PA) menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa,
yang mencakup:
a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (cofinancing), sepanjang diperlukan.
2. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dari K/L/D/I.
3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi:
a. identifikasi kebutuhan;
b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran;
c. penetapan kebijakan umum; dan
d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Download Here

PENJELASAN PERPES NOMOR 54 TAHUN 2010

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para
pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/ APBD. Selain itu, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha ...
Download Here

PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Download UUD Negara Republik Indonesia

1. UUD 1945
2. Perubahan Pertama UUD 1945
3. Perubahan Kedua UUD 1945
4. Perubahan Ketiga UUD 1945
5. Perubahan Keempat UUD 1945
6. Full satu Naskah UUD 1945